MATARAM – Pemerintah Kota Mataram menyatakan siap ikut mendukung pembiayaan dan fasilitas olahraga untuk PON XXII 2028. Pernyataan Sekretaris Daerah Lalu Alwan Basri pada Senin, 16 November 2026, menjadi perkembangan terbaru dalam persiapan daerah, tetapi belum disertai pengumuman nominal kontribusi kota maupun daftar final arena yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam wawancara yang dilaporkan NTBSatu, Alwan mengatakan pemerintah kota masih akan mencermati rincian kewajiban dan kebutuhan fasilitas, termasuk kemungkinan kebutuhan untuk cabang renang. Koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi NTB diperlukan sebelum pembagian pekerjaan diterjemahkan menjadi program yang lebih terperinci.
Alwan juga membuka kemungkinan penyesuaian program strategis daerah apabila pembagian beban pembiayaan memerlukannya. Sikap tersebut perlu dibaca sebagai kesediaan mendukung, bukan bukti bahwa perubahan anggaran sudah ditetapkan atau uang telah dibayarkan. Perbedaan status ini penting ketika persiapan olahraga berskala nasional melibatkan lebih dari satu pemerintah daerah.
Komitmen daerah belum berarti angka final
Konteks pernyataan Mataram berasal dari pembahasan bersama provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam liputan ANTARA pada 13 November, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meminta dukungan daerah melalui anggaran 2027. Ia menjelaskan bahwa komitmen telah disampaikan, sedangkan pembagian porsi pembiayaan masih berada dalam tahap kajian.
Pada kesempatan itu, Iqbal menekankan penggunaan arena yang sudah tersedia melalui revitalisasi atau renovasi. Pemerintah tidak merencanakan pembangunan arena baru memakai anggaran daerah; untuk beberapa fasilitas baru yang diperlukan, ia menyebut keterlibatan swasta. Pernyataan tersebut merupakan arah kebijakan pembiayaan saat itu, bukan laporan penyelesaian pekerjaan konstruksi.
Kepala BKAD NTB Nursalim dalam laporan yang sama menyebut Rp60 miliar masuk RAPBD 2027 untuk persiapan PON. Bentuknya meliputi hibah dan belanja langsung melalui perangkat daerah. Adapun Rp7 miliar pada APBD Perubahan 2026 masih menunggu pengajuan pencairan KONI ketika keterangan itu diberikan. Angka provinsi tersebut tidak bisa dianggap sebagai kontribusi khusus Kota Mataram.
Memisahkan persiapan atlet dan penyelenggaraan
Sehari sebelumnya, pada 12 November, Ketua KONI NTB Mohan Roliskana menjelaskan kepada ANTARA bahwa penyiapan anggaran masih berlangsung. Ia menyebut rencana Rp60 miliar untuk persiapan, serta Rp7 miliar untuk kegiatan pendahuluan, sekaligus meluruskan penyebutan sebelumnya sebesar Rp15 miliar. Konvensi dijadwalkan pada 22–27 November sebagai salah satu agenda yang diprioritaskan.
Mohan juga menyampaikan penyiapan Rp5 miliar untuk pemusatan latihan daerah. Informasi itu menunjukkan adanya jalur persiapan prestasi atlet di samping pekerjaan penyelenggaraan. Namun, angka-angka dari keterangan yang berbeda tidak semestinya langsung dijumlahkan menjadi satu total baru tanpa memastikan cakupan setiap pos dan kemungkinan hubungan antaranggaran.
Dalam soal arena, Mohan menilai fasilitas dalam ruangan lebih siap dan lebih ringan kebutuhannya. Ia juga membuka kemungkinan pertandingan tertentu dialihkan apabila persyaratan belum terpenuhi. Penilaian kesiapan dan kemungkinan pemindahan itu bukan keputusan final lokasi pertandingan. Penentuan teknis tetap memerlukan pembahasan dengan pemerintah provinsi serta panitia besar.
Rapat klinis menghubungkan data dan pembinaan
Pada hari yang sama dengan pernyataan Sekda Mataram, KONI NTB menggelar rapat klinis cabang olahraga di Pendopo Wali Kota Mataram. Liputan Lombok Post tertanggal 16 November menyebut Mohan didampingi Ketua Harian Firadz Pariska dan Sekretaris Baiq Isvie Rupaeda. Penataan administrasi serta legalitas organisasi menjadi bagian dari pekerjaan menuju PON.
Agenda tersebut juga mencakup pembinaan atlet dan penyelarasan langkah KONI dengan Panitia Besar PON. Laporan Politika NTB mengenai pertemuan itu menekankan tema satu data, satu strategi, dan satu target, serta dorongan agar manfaat kesiapan arena dapat menjangkau kabupaten/kota. Dorongan pemerataan tetap harus dibedakan dari penetapan resmi cabang dan lokasi pertandingan.
Secara analitis, hubungan antara data organisasi dan kebutuhan anggaran tidak dapat diabaikan. Pemerintah membutuhkan gambaran pekerjaan yang hendak didukung, sedangkan cabang olahraga membutuhkan kepastian program. Data yang berbeda antarlembaga dapat membuat kebutuhan sulit dibandingkan. Penyamaan informasi menjadi penting sebelum setiap pihak mengukur kemampuan dan menentukan prioritas yang bisa dikerjakan.
Sumbawa Barat memperlihatkan proses yang belum selesai
Contoh lain datang dari Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam wawancara yang dipublikasikan NTBSatu pada 16 November, Ketua KONI setempat Andi Laweng mengatakan daerahnya memperjuangkan penempatan pertandingan panahan. Ia menyebut respons positif dalam pembahasan bersama gubernur dan para bupati, tetapi keputusan akhir lokasi pertandingan masih ditunggu.
Andi memperkirakan akomodasi yang tersedia baru memenuhi sekitar 70 persen kebutuhan dan berharap kapasitasnya mencukupi pada 2028 seiring pembangunan hotel. Angka tersebut adalah perkiraan narasumber, bukan hasil audit penginapan yang diperiksa redaksi. Ia juga mengatakan pengaturan transportasi masih memerlukan pembahasan karena petunjuk teknis belum diterima.
Gambaran dari Sumbawa Barat membantu menjelaskan bahwa kesiapan tidak berhenti pada keberadaan lapangan atau gedung. Penginapan, perjalanan atlet, dan koordinasi teknis ikut menentukan apakah suatu lokasi layak digunakan. Pada saat bersamaan, usulan satu daerah tidak otomatis membuktikan keputusan untuk daerah lain, termasuk Mataram, sudah selesai ditetapkan.
Apa yang perlu dicermati dalam tahap berikutnya
Dari sudut pandang tata kelola olahraga, sedikitnya ada tiga lapisan informasi yang perlu dipisahkan. Pertama adalah komitmen politik untuk mendukung acara. Kedua ialah perencanaan yang menerjemahkan dukungan menjadi kebutuhan dan pembagian tugas. Ketiga adalah pelaksanaan yang dapat dilihat melalui realisasi pekerjaan. Ketiganya berhubungan, tetapi tidak bisa dipertukarkan sebagai bukti yang sama.
Karena itu, pernyataan siap dari Mataram mempunyai nilai sebagai sinyal dukungan, sementara ukuran kemajuannya kelak membutuhkan rincian lebih konkret. Pembaca dapat mencermati apakah tanggung jawab fasilitas sudah jelas, pekerjaan yang diprioritaskan telah ditentukan, dan jadwal pelaksanaannya tersedia. Ini merupakan kerangka pengamatan editorial, bukan daftar keputusan baru pemerintah kota.
Penggunaan fasilitas yang telah ada juga membawa pertanyaan mengenai manfaat setelah pertandingan selesai. Secara umum, renovasi yang membantu kegiatan latihan masyarakat dapat memiliki kegunaan melampaui durasi acara. Akan tetapi, manfaat tersebut tidak lahir hanya dari penyebutan rencana renovasi. Cara pengelolaan, akses pengguna, dan pemeliharaan akan ikut menentukan kegunaan jangka panjangnya.
Bagi atlet, pembahasan arena perlu berjalan beriringan dengan kepastian pembinaan. Gedung yang siap tidak menggantikan kebutuhan latihan terarah, sementara program latihan memerlukan dukungan fasilitas yang sesuai. Inilah alasan persiapan penyelenggaraan dan persiapan prestasi sebaiknya dibaca sebagai dua pekerjaan yang saling mendukung, bukan pilihan yang harus saling meniadakan.
Sampai batas pemeriksaan berita ini, perkembangan baru yang dapat ditegaskan adalah kesiapan Mataram untuk berpartisipasi dan berkoordinasi lebih lanjut. Tidak ada dasar untuk menyebut nilai kontribusi kota sudah final, seluruh arena telah ditetapkan, atau pembiayaan keseluruhan PON telah selesai. Langkah berikutnya akan menentukan bagaimana komitmen tersebut menjadi pekerjaan yang terukur.
Transparansi istilah anggaran menjadi bagian penting dari pembacaan itu. Rencana dalam rancangan anggaran, alokasi yang disebut pejabat, pengajuan pencairan, dan realisasi belanja memiliki arti berbeda. Menyajikan semuanya sebagai dana yang sudah tersedia di rekening pelaksana akan menyesatkan. Untuk saat ini, pemisahan status dalam keterangan masing-masing narasumber lebih berguna daripada menghasilkan angka total besar yang belum memiliki dasar pembanding sepadan. Ketelitian tersebut juga membantu publik menilai perkembangan berikutnya tanpa kehilangan jejak keputusan sebelumnya.
Cut-off: 16 November 2026, 21.45 WIB. Wawancara terbaru berlangsung 16 November; keterangan 12–13 November digunakan sebagai konteks, bukan perkembangan hari ini.
Foto: Sita Saraswati/NTBSatu. Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri dalam wawancara 16 November 2026. Hak cipta pemilik foto.